• Home »
  • Fikih »
  • Aplikasi Mudarabah dalam Perbankan; Tinjauan Turats dan Waqi’

Aplikasi Mudarabah dalam Perbankan; Tinjauan Turats dan Waqi’

Bank Syari'ah

Oleh: Hasbullah lc

Perbankan syari’ah dalam mengaplikasikan mudarabah memberikan jaminan kepada nasabah, artinya nasabah (shahibul mal) tidak akan mengalami kerugian. Kalaupun usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka, bank yang akan menanggung kerugian tersebut.  Aplikasi ini tentu berbeda dengan apa yang dipaprkan ulama dalam literature-literatur fikih[1]. Namun menurut ulama kontemporer hal ini tidak bertentangan dengan mudarabah dalam fikih. Karena ini dilakukan dalam rangka menarik nasabah untuk berinvestasi di perbankan syari’ah dengan system mudarabah musytarakah[2]. Seandainya sistem mudarabah dalam fikih yang diaplikasikan, yang mana jika terjadi kerugian dalam usaha maka shahibul mal menanggung rugi modal dan bank menanggung rugi pekerjaan, tentu nasabah akan berpikir untuk menanamkan modalnya di bank-bank syari’ah. Berikut ini penjelasan ulama mengenai hal tersebut:

Dalam memberikan legitimasi hukumanya ulama berbeda dalam memberikan takhrij fikihnya[3]:

Takhrij pertama

Apa yang dilakukan bank adalah merupakan tabarru’ bi al-dhaman (berdasarkan jaminan –ed). Karena bank tidak termasuk pihak yang berakad, melainkan bank sebagai perantara, antara shahibul mal dan pekerja. Takhrij ini dipaparkan oleh Sayyid Muhammad Baqir Sadr dalam bukunya ‘al-bank al-la ribawi fi al-Islam.’

Takhrij ini dibantah oleh Dr. Rafiq Yunus: bahwa syekh Baqir memposisikan bank seabagai wakil dari pemilik modal. Padahal wakil menanggung resiko untuk yang diwakilinya, bukan untuk dirinya sendiri. Seolah-seolah disini hanya sebagai siasat untuk membebaskan pemodal dari kerugian namun ikut serta dalam keuntungan[4].

Pandangan Dr. Rafiq ini berbeda dengan Dr. Wahbah. Beliau mengatakan : tidak  ada larangan dalam memberikan jaminan modal dalam mudarabah dari pihak ketiga (bukan dua pihak yang berakad), karena itu dianggap sebagai tabarru’ atau hibah. Adapun mengenai spekulasinya, dibolehkan dalam tabarru’ karena resiko terberatnya hanya mengalami kerugian pada harta yang ada, tanpa kehilangan keuntungan yang telah diprediksi[5]. Keputusan majma’ fikih juga sama dengan pendapat Dr. Wahbah[6].

Yang menjadi koreksi juga dalam poin ini adalah, bahwa pendapat ini (bolehnya memberikan jaminan kerugian dari pihak ke tiga) sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahwa bank adalah wakil dari pemilik modal. Karena dalam masalah ini ada tiga pendapat. Kalau sesuai pendapat yang menngatakan bahwa bank adalah mudarib maka, tentu hukumnya akan menjadi berbeda. Namun untuk pendapat ini bisa saja membolehkannya karena bersandarkan pada takhrij yang lain.

Takhrij kedua

Dr. Sami Hasan Hamud menkiaskannya dengan ajir musytarak. Ajir musytarak menurut sebagian ulama, ialah dhamin yang berlandaskan pada istihsan dan maslahat. Mereka harus ditadhmin, karena kalau tidak, mereka akan seenaknya menerima barang-barang orang dan menumpuknya sehingga butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang tersebut. Maka dengan tujuan menjaga maslahat, ajir musyatarak menjadi dhamin padahal aslinya yad mereka adalah yad amanah. Dr. Sami Hasan memandang bahwa bank dalam mudarabah musytarak sama posisinya dengan ajir musyatarak, bisa saja bank dengan seenaknya menerima modal-modal para investor lalu memberikan kepada siapa saja dan dengan bagaimana saja. Maka untuk menjaga maslahat investor dikiaskanlah pada ajir musytarak.

Takhrij ini juga dibantah oleh Dr. Rafiq Yunus: bahwa merubah yad ajir musyatarak menjadi dhamanah adalah sesuai istihsan karena darurat. Dan tidak ada kesepakatan ulama dalam masalah ini, sebagian mereka – Abu Hanifah, Zufar, Ibn Hazm, Syafii dalam salah satu qaulnya- tetap menganggap yad ajir musytarak sebagai yad amanah[7].

Dalam pandangan beliau juga –Dr. Rafiq Yunus- jika Dr. Sami Hasan menjadikan bank dhamin terhadap modal para investor, Karena istihsan, darurat atau maslahat dengan alasan rusaknya moral, bobroknya akhlak, hilangnya kepercayaan, menyebarnya pengkhianatan dan hilangnya rasa amanah. Maka sama saja dengan dalil-dalil yang disuguhkan oleh mereka yang ingin menghalalkan bunga[8].

Mengkaji kiasan Dr. Sami Hamud, maka bantahan Dr. Rafiq seolah- olah kurang pas. Karena beliau (Dr. Sami) menyamakan keduanya dari segi adanya kemungkinan keteledoran dalam menjaga harta orang lain. Dan Dr. Rafiq juga mengakui pendapat-pendapat ulama yang menjadikan yad ajir musytarak sebagai yad dhamanah. Maka argumentasi yang diberikan Dr. Sami Hamud cukup kuat. Apalagi kalau kita melihat dalil Malikiyah bahwa itu sebagai maslahat, dimana menurut imam Syatibi, bahwa maslahat itu tidak harus pasti, global dan dharury. Berbeda dengan imam Ghazali yang mensyaratkan maslahatnya harus pasti, menyeluruh dan dharury[9].

Selain Dr. Rafiq, Dr. Syabir Usman juga memberikan bantahannya yang dinukil dari kitab ‘fawariq al-tathbiqiyah’  tulisan Ali al-Shawwa dan fawariq al-tathbiqiyah tulisan Abdu Sattar Abu Ghuddah: bahwa kias yang demikian merupkan kias maa al-fariq (analogi yang tidak tepat). Karena ajir musytarak bekerja dengan imbalan upah yang jelas, berbeda dengan mudarib yang bekerja untuk pemilik modal, ketika ada keuntungan untuk mereka berdua dan jika terjadi kerugian diapun tidak dapat apa-apa[10].

Namun bagi penulis tetap saja yang harus diperjelas di sini adalah illat hukumnya. Bukan menyamakan dua hal yang dianalogikan. Karena keberadaan hukum bersama dengan illatnya.

Takhrij yang ketiga:

Ini adalah takhrij kedua yang ditawarkan Dr. Sami Hasan: bahwa dhaminnya bank sesuai dengan perkataan imam Ibn Rusyd yang mengatakan : tidak ada perbedaan di kalangan fukaha jika pekerja menyerahkan modal mudarabah kepada pekerja yang lain maka dia (pekerja pertama) menjadi dhamin ketika terjadi kerugian. Dan jika ada untung maka sesuai syarat sebelumnya, adapun untuk pekerja sesuai dengan kesepakatannya dengan mudarib pertama. Kemudian dia mendapatkan seberapa yang tersisa.[11]

Dr. Rafiq barkata : Dr. Sami Hasan memahami perkataan imam Ibn Rusyd, bahwa pekerja bertindak demikian tanpa membedakan apakah atas dasar izin dari pemilik modal atau tidak… dan ini merupakan pemahaman yang salah. Pernyataan Dr. Rafiq ini sama dengan pemahaman Dr. Syabir yang mengatakan bahwa pernyataan Dr. Sami tidak valid karena pernytaan Ibn Rusyd ini berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya, yaitu kondisi tidak adanya izin dari pemilik modal.[12]

Lebih lanjut, Dr. Rafiq berujar: ataukah Dr. Sami ingin menjadikan bank dhamin karena sebagai mudarib yang menyerahkan modal kepada orang lain, lalu mnganggap bahwa bank menyalahi aturan karena tindakannya tanpa izin dari pemodal. Lalu beliau menghendaki sistem perbankan yang berlandaskan pada landasan yang menyalahi aturan secara terus-menerus.

Takhrij keempat:

Bahwa jaminan yang diberikan oleh bank  berlandaskan pada asas takaful ijtima’I diantara para pemodal. Sebagian keuntungan yang diperoleh dialokasikan sebgai dana antisipasi jika terjadi kerugian. Takhrij ini berlandaskan kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh menyisihkan sebagian keuntungan dari mudarabah untuk pihak ke tiga sebagai bentuk tabrru’ atau hibah. Menurut Dr. Syabir takhrij keempat ini yang lebih kuat, karena serupa dengan asuransi taawuni yang dibolehkan.

Keempat takhrij ini khusus untuk bank yang memberikan jaminannya. Lalu bagaimana dengan nasabah yang datang ke bank untuk mendapatkan modal mudarabah yang mana dalam usahanya nanti jika terjadi kerugian maka nasabah menanggung kerugian modal tersebut? Poin ini juga menjadi syubhat mudarabah dalam aplikasinya. Tapi tidak tahu apakah memang benar demikian karena kalau sesuai perkataan Dr. Rafiq tidak demkikan.

Kalalu memang benar adanya demikian, syekh Yusri Rusydi pernah menjelaskan bahwa itu tidak apa-apa, karena bisa dikategorikan sebagai gharamah maliyah akibat rusaknya nilai-nilai amanah dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Hal ini dimaksudkan agar nasabah tidak teledor dan seenaknya memanfaatkan uang bank yang merupakan uang masyarakat juga, tanpa memikirkan resiko kerugian dari tindakannya.[13]

Demikian sekilas polemik aplikasi mudarabah dalam perbankan. Kalau kita mau lebih melebar lagi maka kita menemukan ulama yang membolehkan menentukan untung nominal di muka (saat akad). Dan sayarat yang diberikan fukaha terhadap mudarabah bahwa tidak boleh menentukan  untung nominal adalah syarat yang tidak berlandaskan pada dalil qur’an dan hadis. Ketika menentukan keuntungan di awal saja boleh, maka tentu menjamin modal investor juga boleh. Hanya saja pendapat ini dibantah keras oleh mayoritas ulama.[14]

Kalu kita mengkaji pandangan ulama-ulama kita dalam masalah ini, mayoritas mereka berlandaskan pada maslahat. Imam At-Thufi menjelaskan ketika maslahat menurut logika bertentangan dengan konsekuensi teks-teks syara’ maka dalam muamalat yang dikedepankan adalah maslahat. Imam al-Thufi berkata: …adapun dalam muamalat maka yang diikuti adalah maslahat manusia, maslahat dan dalil-dalil syara’ bisa saja  terjadi kontradiksi dan bisa juga sesuai. Kalau sesuai maka itu kebaikan, kalau kontra maka diusahakan bersinergi kalau bisa, kalau tidak bisa maka maslahat diutamakan sesuai hadis nabi “la dharara wa la dhirâra”.[15] Pendapat al-Thufi ini juga banyak menuai kontra dari moyoritas ulama. Namun syekh Yusuf Qaradhawi menjelaskan teks yang dimaksud At-Thufi di sini adalah yang dzanny bukan yang qat’i. berbeda dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa At-Thufi menghendaki nash-nash dzanni dan qat’i.[16]

Menurut Dr. Raisuni, pandangan At-Thufi ini khusus dalam menafikan dharar untuk menjaga kemaslahatan. Karena maslahat merupakan tujuan dari penetapan hukum bagi mukallaf, sedangkan dalil-dalil hanya semacam wasilah. Ketika terjadi kontradiksi antara maqashid dan wasilah maka didepankan maqashid.[17]

 

 



[1] Ulama menjelaskan bahwa transaksi mudarabah adalah kerja sama antara investor (pemilik modal) dan pengusaha (pekerja) terhadap suatu usaha, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian, maka rugi modal ditanggung oleh pemodal dan pekerja menanggung rugi tenaga dan waktu. Hal ini sesuai dengan posisi pekerja sebagai yad amanah bukan yad dhamanah. Maka jika ada syarat dari pemodal bahwa kerugian ditanggung pekerja. Dalam kondisi ini, menurut Hanfiyah dan Hanabilah mudarabah tetap sah dan syaratnya diabaikan (tidak dianggap). Kalau menurut Malikiyah dan Syafiiyah akad mudarabah menjadi batal, karena syarat ini bertentangan dengan tabiat akad mudarabah. (Wahbah Al-Zuhaily, FIkih Islam wa Adillatuhu, darul fikr, Damaskus, cet. 32, 2010, vol. 4, hal. 628 dan 646)

 

Perlu juga diketahui, bahwa ketika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pekerja maka kerugian modal ditanggung oleh pekerja. (Yasir Ajil Al-Nasymi, Al-Ihtiraf fi al-Muamalat al-Maliyah, dar Al-diya’, cet.1, 2007, hal. 528)

[2] Mudarabah musytarakah adalah transaksi antara banyak pekerja dengan banyak pemilik modal. Berbeda dengan mudaharabah biasa yaitu antara satu pekerja dan satu pemilik modal. Dalam aplikasi mudarabah perbankan dewasa ini adalah mayritas dengan sistem musytarakah. (Muhyidin Ya’kub Abul Haul, taqyim a’mal al-bunuk al-islamiyah al-istismariyah, dar al-nafais, Yordan, cet. I, 2012, hal. 191)

[3] Lihat lebih lengkapnya, Dr. Muhammad Usman Syabir, dar al-nafais, Yordan, cet. Ke-6, 2007, hal. 350-351

[4] Dr. Rafiq Yunus al-Misry, buhuts fi al-masharif al-islamiyah, dar al-katby, Damaskus, cet. Ke-2, 2009 M, hal. 171

[5] Dr. Wahabh al-Zuhaily, Al-Muamalat al-Maliyah al-maashirah, dar al-fikr, Beirut-libanon, cet. Ke-7, 2009 M, hal. 443 dan 449

[6] Ibid, hal. 444.  Keputusan majma’ fikih alinea ke-9, no (5/4)

[7] Dr. Rafiq Yunus al-Misry, op.cit hal. 179

[8] Ibid, hal. 179

[9] Abdullah bin Bayyah, maqashid muamalat wa marashid al-waqia’t, muassasah furqan li al-turats al-Islami, Kairo, cet. Ke-2, 2010M, hal. 13

[10] Dr. Muhammad Usman Syabir, op cit., hal. 352

[11] Ibid, hal.351

[12] Ibid, hal. 352. Dr. Rafiq Yunus al-Misry, op.cit hal. 181

[13] Penjelsan syekh Yusri Rusydi Jabr, dalam pelajaran kitab al-Muwattha’, pembahasan qiradh (mudarabah), di mesjid beliau Mukattam-Kairo. Jum’at bulan 10/2013 M

[14] Ali Ahmad al-Salus, al-iqtishad al-Islami, dar Ummul Qura, Kairo, 1998 M, hal. 244

[15] Abdullah bin Bayyah, op cit., hal. 111

[16] Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-siyasah al-syari’yyah, maktabah wahbah, Kairo, cet. Ke-3, 2008 M, hal. 160

[17] Abdullah bin Bayyah, op cit., hal. 111

 

Be Sociable, Share!

Komentar Anda

Komentar

Share